Fokus Perubahan dalam Penanggulangan Bencana di Era Millennial

Beberapa tahun yang lalu saya pernah menulis sebuah artikel yang berjudul “Kota Sebagai Entitas Lingkungan yang Berkelanjutan” (baca artikel lengkapnya di: https://nuwobalak.id/menemukan-kembali-kota-sebagai-entitas-lingkungan-yang-berkelanjutan/) yang berisi tentang pemaparan fakta-fakta perubahan lingkungan alam di dunia yang terjadi sebagai dampak eksploitasi oleh manusia baik langsung maupun tidak. Perubahan-perubahan tidak alami dari lingkungan alam ini berujung pada satu perubahan besar yang sedang terjadi yaitu perubahan iklim (climate change) yang kemudian memicu banyaknya bencana yang datang silih berganti. Jikalau tidak memicu langsung, perubahan (baca: kerusakan) lingkungan dapat meningkatkan intensitas bencana dan dapat juga melemahkan kapasitas ketahanan terhadap bencana yang terjadi. Lebih dari itu, bencana yang besar tidak lagi hanya berupa bencana alam tapi juga bencana yang disebabkan oleh manusia.

Lingkungan perkotaan merupakan suatu kawasan fisik yang paling besar terkena dampaknya. Di negara kita tercinta ini beberapa kota seperti Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang terakhir Kota Kalianda di Provinsi Lampung dalam setahun ini telah mengalami berbagai bencana alam yaitu gempa, tsunami, dan gunung meletus yang dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota tersebut. Sementara berbagai “bencana-bencana kecil” yang disebabkan oleh manusia (baca: dampak urbanisasi yang tidak terkontrol), seperti banjir perkotaan (urban flood), kebakaran hutan akibat pembalakan liar (forest fire), menjamurnya kawasan kumuh (slum area), dan sebagainya dapat dengan mudah kita lihat terjadi di banyak kota. Berbagai upaya pemulihan dan rekonstruksi saat ini telah mulai dan sedang terus dilakukan baik oleh pemerintah di tingkat nasional, provinsi, maupun kota, serta swadaya dari masyarakat. Namun apakah hanya sebatas ini yang bisa kita lakukan dalam menghadapi permasalahan ini? Apakah kita hanya bisa menunggu sampai bencana itu terjadi baru kemudian bereaksi? Tentu saja tidak.

Dalam konteks penanggulangan bencana (disaster management) terutama yang disebabkan oleh perubahan iklim ini dikenal ada dua komponen utama yaitu mitigasi dan adaptasi. Komponen mitigasi pada dasarnya adalah semua tindakan atau upaya yang berkaitan dengan penyebab dari terjadinya kerusakan lingkungan. Sedangkan komponen adaptasi adalah semua tindakan atau upaya yang berhubungan dengan dampak yang ditimbulkan. Berbagai upaya juga telah dilakukan terkait dengan kedua komponen ini, sebagai contoh di tingkat nasional, pada tahun 2016 pemerintah pusat telah menetapkan target-target dalam Indonesia’s First Nationally Determined Contribution yang terbagi dalam dua komponen tadi. Untuk mitigasi, pemerintah menargetkan pengurangan emisi sebanyak 29% pada tahun 2030, sedangkan untuk adaptasi, pemerintah menargetkan pengurangan resiko kerusakan akibat bencana pada sektor-sektor pembangunan seperti pertanian, energi, kehutanan, kelautan, dan sebagainya.

Di level internasional pun, berbagai kelembagaan mancanegara telah berupaya mengembangkan kajian, strategi, dan kebijakan pembangunan serta tentunya berbagai bentuk kerjasama dan kolaborasi dalam upaya penanggulangan bencana dan pengelolaan serta penurunan resiko bencana (disaster risk reduction and management). Ketika terjadi bencana-bencana yang berdampak sangat besar di suatu negara, berbagai lembaga tadi baik organisasi kemanusiaan maupun kenegaraan bekerja sama dan saling mendukung dalam upaya pemulihan dan pembangunan kembali. Namun sampai saat ini segala daya upaya di tingkat nasional dan internasional tadi seperti masih belum optimal dan masih harus menempuh jalan yang terjal dalam penanggulangan bencana alam global. Masyarakat kota-kota di dunia masih saja sangat rentan terhadap dampak bencana yang sangat merugikan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apa saja permasalahan utamanya?

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam kajian terbarunya yang berjudul “Building Resilient Cities: An Assessment of Disaster Risk Management Policies in Southeast Asia” yang diterbitkan pada akhir tahun 2018 yang lalu membeberkan beberapa temuan yang cukup memprihatinkan. Terkait dengan kesiapan terhadap resiko bencana, sebagian besar kota-kota khususnya di Asia Tenggara masih belum memiliki kajian dan perencanaan yang layak mengenai tingkat kerentanan dan penilaian terhadap resiko bencana yang mungkin muncul. Alhasil dalam perencanaan pembangunan, misalnya dalam konteks tata guna lahan, sangat sedikit sekali yang mengacu pada resiko kebencanaan. Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa untuk kota-kota di Asia terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia baru sekitar 30% kebutuhan infrastruktur kotanya yang telah terpenuhi. Sehingga dapat kita pahami bahwa proses pembangunan kota terancam tidak berkelanjutan. Belum lagi masalah klasik berupa lemahnya koordinasi antar berbagai tingkatan pemerintah yang menyebabkan upaya-upaya penanggulangan bencana tak kunjung sinergis dan terpadu. Itu baru di lingkup pemerintahan, belum lagi jika kita soroti keterlibatan pihak lain dalam penanggulangan bencana seperti misalnya elemen masyarakat yang sesungguhnya merupakan pihak yang paling merasakan dampak saat terjadi bencana.

Dalam kajian yang sama, OECD memberikan beberapa rekomendasi perubahan yang terkait dengan disaster risk management untuk meningkatkan tingkat ketahanan lingkungan perkotaan (urban resilience) di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, fokus perubahan harus ditujukan kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota yang akan berhadapan dan bertanggungjawab langsung saat terjadi bencana. Pemerintah kota harus segera melakukan kajian dan evaluasi terhadap kondisi kerentanan dan resiko yang komprehensif guna menyusun perencanaan aksi ketahanan lokal yang sesuai dengan situasi dan kondisi di wilayah perkotaannya masing-masing. Upaya ini harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan di lingkungan kota (urban stakeholders) dan juga memprioritaskan pengumpulan data empiris dan indikator yang terukur (tangible) sebagai referensi utama.

Kebijakan dan peraturan kota yang berhubungan dengan tata guna lahan seperti misalnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Detil (RTRD), serta yang lingkupnya lebih luas seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) harus mengadopsi hasil kajian dan evaluasi terhadap resiko bencana yang dibahas pada paragraf sebelumnya agar dapat fokus investasi pembangunan dapat lebih tepat sasaran, tidak terus menerus menambah beban kerusakan lingkungan yang sudah teridentifikasi, dan mengurangi resiko terhadap dampak kerusakan yang terjadi pada infrastruktur perkotaan. Skema dan penyusunan pendanaan untuk pembangunan pun harus merefleksikan “potensi” terjadinya bencana. Sehingga upaya responsif penanggulangan saat terjadi bencana tidak terkendala secara finansial. Keterlibatan pihak swasta dan asuransi dapat dieksplorasi dan dioptimalkan secara terpadu.

Di era kecanggihan teknologi informasi seperti saat ini, upaya penanggulangan bencana yang difasilitasi pemerintah kota harus dapat mengambil keuntungan dari dunia maya yang (hampir) tanpa batas ini. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dengan mudah dilakukan melalui pemanfaatan media sosial maupun akses informasi daring yang terbuka lebar. Pengalaman dan pengetahuan dari kota lain atau dari kejadian bencana sebelumnya dapat dibagikan dan dijadikan bahan pembelajaran untuk mengembangkan dan meningkatkan upaya penanggulangan bencana di tiap kota. Pemanfaatan teknologi komunikasi juga dapat diwujudkan dalam berbagai inovasi pada komponen sistem peringatan dini, pelayanan gawat darurat, dan berbagai tindakan responsif saat kejadian bencana. Dan yang mungkin lebih penting adalah penggunaannya sebagai inovasi untuk pengintegrasian penanggulangan bencana pada sistem pendidikan dasar. Pada komponen inilah elemen masyarakat berpotensi sangat besar untuk memegang peranan yang utama jika melihat derasnya penggunaan dan tingkat kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Dengan begitu, masyarakat dengan sendirinya akan bertransformasi dan ter­-upgrade menjadi masyarakat yang memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap bencana (resilient society) sehingga upaya mitigasi dan adaptasi untuk merespon perubahan iklim tidak lagi bergantung kepada pemerintah saja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s