Resolusi Perkotaan Tahun 2017

img_5031Di penghujung tahun 2016, tepatnya di detik-detik pergantian tahun menuju tahun baru 2017, penulis merasakan sendiri suatu pengalaman unik yang mulai diakrabi oleh warga kota Bandarlampung di beberapa tahun terakhir. Tampak kerumunan warga yang berjejer rapat di sepanjang ruas jalan fly-over yang menghubungkan Jl. Antasari dengan Jl. Hayam Wuruk, yang baru saja diresmikan beberapa hari yang lalu. Tak beberapa jauh dari lokasi itu, di ruas jalan fly-over yang lain, pemandangan yang sama pun terlihat. Warga menikmati momen pertunjukan kembang api dengan berkumpul, nongkrong, bersenda gurau, dan tak ketinggalan “prosesi” selfie pun dilakukan di pinggir jalan dengan diselingi deretan kendaraan bermotor roda dua yang diparkir dengan mengambil ruang lajur kendaraan di jalan tersebut. Alhasil kerumunan orang yang ditambah dengan area parkir dadakan tersebut menyebabkan arus kendaraan yang melewati fly-over itu menjadi lambat dan bahkan terhenti untuk beberapa saat. Bisa dibayangkan efek psikologis yang dialami oleh para pengendara yang menyadari bahwa struktur jalan layang yang baru saja selesai dibangun itu dipaksa untuk bekerja menahan beban yang maksimum baik itu beban statis dari manusia dan kendaraan yang “menumpuk” di atasnya maupun beban dinamis dari kendaraan yang melaju. Kegagalan struktur sedikit saja bisa berubah menjadi petaka di akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017.

Fenomena ini seakan melengkapi argumentasi hangat seputar pembangunan serial jalan layang atau fly-over yang dilakukan dengan hampir tidak ada jedanya ini. Penulis sempat juga memperhatikan komentar-komentar yang muncul di berbagai media sosial pada saat pemberitaan peresmian fly-over yang terbaru yang didominasi oleh pertanyaan-pertanyaan seputar urgensi dan manfaat dari pembangunan fly-over ini serta ekses-ekses yang muncul pada proses pembangunannya, seperti kemacetan yang parah, polusi debu konstruksi, dan sebagainya, dan juga yang mungkin muncul pasca pembangunannya. Walaupun nampaknya kekuatan media sosial ini belum mencapai titik dimana daya ledaknya bisa didengar oleh pemangku kebijakan. Terbukti pada saat yang sama dicanangkan pula rencana pembangunan fly-over yang berikutnya. Dogma yang sama yang selalu dikedepankan adalah bahwa fly-over ini merupakan solusi yang tepat terhadap permasalahan kemacetan yang terjadi di kota Bandarlampung. Dan terhadap dogma ini penulis tak hentinya menyatakan ketidaksetujuannya. Ini bukannya tanpa dasar. Lewis Mumford, seorang pakar perkotaan kenamaan asal Amerika, telah menyatakan puluhan tahun yang lalu bahwa membangun dan menambah jalan baru (dalam hal ini adalah fly-over) yang ditujukan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas adalah ibaratnya mengendurkan ikat pinggang untuk menyembuhkan penyakit obesitas (kegemukan).  Tidak menyentuh inti permasalahannya.

Di sisi yang lain, warga kota Bandarlampung tentunya tidak asing dengan daerah Way Halim yang identik dengan daerah yang hijau sehingga berfungsi sebagai “paru-paru” kota Bandarlampung. Dan setelah secara perlahan namun pasti daerah Way Halim ini mulai dipenuhi dengan bangunan-bangunan komersil berupa rumah toko (ruko), restoran, dan bahkan sebuah mall atau pusat perbelanjaan pada salah satu “ujung” daerah ini, pada tahun ini kita dikejutkan oleh dimulainya konstruksi pusat perbelanjaan besar yang lain pada “ujung” yang berbatasan dengan jalan by-pass (Jalan Soekarno-Hatta). “Ujung-ujung” yang dimaksud adalah bagian dari Jalan Sultan Agung yang membelah daerah ini. Bisa dibayangkan dampak lalu lintas yang timbul akibat keberadaan pusat-pusat keramaian ini. Mengacu pada RTRW kota Bandarlampung tahun 2011-2030 daerah ini khususnya di Pusat Kawasan Olah Raga (PKOR) memang ditetapkan sebagai kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). Akan tetapi kita tidak bisa mengabaikan keberadaan dan keasrian area hijau yang berada di kanan dan kiri serta di median Jalan Sultan Agung tersebut. Malah pada dokumen RTRW yang sama dicantumkan bahwa kawasan RTNH tersebut juga difungsikan sebagai ruang evakuasi bencana. Apakah fungsi tersebut bisa diemban apabila daerah tersebut justru rawan kemacetan? Terlintas juga di benak penulis bahwa fenomena berubahnya fly-over menjadi ruang publik informal pada momen pergantian tahun seperti yang dijelaskan di awal tulisan ini adalah bukti belum optimalnya penggunaan RTNH yang ada sebagai ruang publik yang atraktif sekaligus fungsional bagi warga kota Bandarlampung.

Fenomena yang berkaitan dengan pembangunan fly-over dan kondisi terkini dari kawasan RTNH di PKOR Way Halim serta area hijaunya inilah yang menjadi landasan bagi penulis untuk menuliskan harapan sebagai bentuk resolusi perkotaan di kota Bandarlampung. Penambahan dan pembangunan infrastruktur (jalan) baru sebagai respon terhadap permasalahan kemacetan di kota Bandarlampung yang kian parah adalah strategi yang dilakukan oleh kota-kota besar dahulu yang terbukti tidak efektif dan efisien kalau tidak malah cenderung memperparah. Karena logikanya ketika tidak ada instrumen peraturan yang lain yang berkaitan dengan limitasi jumlah kendaraan bermotor, sementara ruas jalan terus ditambah atau diperlebar maka jumlah kendaraan yang melintas pun akan bertambah karena kapasitas jalan meningkat, selama masyarakat masih mampu membeli dan menggunakan kendaraan bermotor tanpa ada pengaturan. John Dulac, dari International Energy Agency (IEA), pada tahun 2013 mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa sejak tahun 2000, penambahan jaringan jalan global telah mencapai 12 juta kilometer per lajur. Dan apakah penambahan jaringan jalan ini berbanding lurus dengan berkurangnya kemacetan? Tidak semudah itu.

Kita bisa melihat pada contoh kota-kota besar di wilayah Asia Tenggara seperti Kuala Lumpur dan Bangkok yang dahulu terkenal dengan kemacetannya. Saat ini permasalahan tersebut teruraikan karena salah satunya adalah fokus terhadap pengembangan sistem transportasi umumnya. Hal ini juga yang saat ini tengah diupayakan di ibukota kita, Jakarta. Dari sini kita bisa memahami bahwa pengembangan sistem transportasi umum pun mutlak harus dilakukan. Oleh karena itu resolusi yang pertama untuk tahun 2017 adalah keberadaan suatu sistem transportasi umum yang baik di kota Bandarlampung. Yang dimaksud adalah suatu sistem transportasi yang dikelola dengan manajemen yang profesional dan dapat memberikan reliable services (pelayanan-pelayanan yang dapat diandalkan). Penggunaan sistem teknologi informasi yang baik, mulai dari ticketing, informasi waktu keberangkatan dan kedatangan, informasi jalur-jalur trayek, sampai kepada penggunaan fasilitas halte secara optimal merupakan kunci pelayanan yang dapat diandalkan. Semuanya diiringi dengan perencanaan dan eksekusi yang presisi, sehingga misalnya diperlukan simulasi-simulasi terlebih dahulu dalam menentukan time-table yang mengantisipasi kemacetan dan kebiasaan ngetem. Dan sebenarnya sistem transportasi umum yang baik seperti ini bukanlah hal yang langka atau penemuan yang baru. Sudah banyak contoh yang dapat dijadikan preseden. Tentunya bukan sekedar copy-paste, namun disesuaikan dengan lokalitas dari kota Bandarlampung itu sendiri.

Selanjutnya dengan melihat dengan kondisi RTNH (dan juga Ruang Terbuka Hijau) kota Bandarlampung, resolusi kedua yang penulis ingin sampaikan adalah berkaitan dengan potensi restrukturisasi kota Bandarlampung. Pertimbangan penulis adalah mengoptimalkan kondisi dan pengembangan yang sudah terjadi atau tengah berlangsung sekarang sehingga pemikiran ini menjadi usulan yang produktif.  Restrukturisasi yang dimaksud adalah menjadikan daerah Way Halim sebagai sub-city center (sub pusat kota) untuk melayani Bagian Wilayah Kota (BWK) B, C, dan D seperti yang tercantum di RTRW kota Bandarlampung tahun 2011-2030. Keberadaan dan keberagamanan tata guna lahan yang saat ini terjadi dapat dilihat sebagai suatu potensi jika fungsi-fungsi komersil, pendidikan, kesehatan, bahkan perkantoran dapat dipertahankan dan diatur agar sesuai dengan prosentase ruang-ruang terbuka baik non hijau maupun hijau. Struktur ruang di daerah ini dapat direncanakan ulang berdasar kondisi terkini dan dilengkapi dengan guideline (panduan) yang rinci dan tegas tentang 3D (diversity, density, design) yang berarti keberagaman, kepadatan, dan perancangan struktur ruang. Elemen 3D ini pula yang menjadi kunci dalam pengembangan compact city (kota yang padat) dalam pemaknaan yang positif. Selama ini kepadatan kota selalu dijadikan “kambing hitam” dalam perubahan tata guna lahan tanpa melihat bagaimana distribusi kepadatan tersebut. Kepadatan struktur ruang suatu kota yang direncanakan melalui proses urban design (rancang kota) yang tepat, dapat memberikan sumbangsih yang nyata terhadap penghematan energi bahkan penguraian kemacetan tadi. Mengapa bisa begitu? Jika suatu daerah perkotaan memiliki keberagaman tata guna lahan atau fungsi pada jarak yang walkable atau paling tidak terkoneksi dengan sistem transportasi umum yang baik, maka ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi pun bisa ditekan. Apalagi jika dilengkapi dengan jalur pejalan kaki (pedestrian) yang ideal dengan sistem keterhubungan dan fasilitas yang sesuai dengan standar universal design dalam artian dapat digunakan oleh difabel yaitu anak-anak, orang tua, wanita hamil, dan orang-orang berkebutuhan khusus. Ditambah dengan inovasi terkini perkotaan yaitu public bike system (sistem sepeda umum) yang sangat cocok untuk diterapkan di daerah dengan penghijauan yang asri dan topografi yang landai. Ruang terbuka publik yang berada di kawasan PKOR Way Halim pun memiliki potensi besar untuk dapat dijadikan suatu kawasan yang berkarakter pusat kota yang modern.

Nah, penulis melihat bahwa daerah Way Halim memiliki potensi untuk menjadi sub pusat kota dengan keberagaman fungsi yang dimilikinya dan kondisi fisik wilayahnya. Ini adalah pendekatan mixed-use planning yang secara alami merupakan pilihan yang lebih rasional bagi kota-kota di negara berkembang. Pendekatan lama melalui penciptaan zonasi-zonasi seperti zona pendidikan, zona komersil, zona industri, zona hutan lindung, dan sebagainya cenderung memicu pertumbuhan urban mobility (pergerakan kota) yang tinggi. Dan selama moda transportasi kita masih tergantung dengan penggunaan sumber energi yang tidak terbarukan maka hal ini memicu juga tingkat emisi karbon yang tinggi, yang pada akhirnya menyebabkan global climate change (perubahan iklim global), dan sudah pasti permasalahan kemacetan lalu lintas akan menjadi momok pembangunan kota. Penulis berkeyakinan bahwa penciptaan sub-sub pusat kota melalui pendekatan mixed-use planning dengan mengatur elemen 3D (diversity, density, design) serta dipadukan dengan transit-oriented development yang berbasis sistem transportasi umum lokal yang dapat memberikan reliable services adalah prasyarat yang harus dipenuhi suatu kota modern saat ini. Rencana pengembangan area metropolitan BALAMEKAPRINGTATA dengan Bandarlampung sebagai pusatnya pun akan dapat berjalan dengan baik apabila kota Bandarlampung telah memenuhi prasyarat ini. Ini adalah resolusi kedua sekaligus terpenting dari penulis untuk perkotaan di Provinsi Lampung pada umumnya, dan bumi Ragom Gawi, kota Bandarlampung pada khususnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s