Wilayah Metropolitan yang Polisentris

149947-004-1596E386

Erasmus Bridge yang membentang di atas Sungai New Meuse di Rotterdam, Netherlands (Credit: Massimo Catarinella).

Peluncuran bis Trans Lampung oleh Pemerintah Provinsi Lampung beberapa waktu yang lalu menjadi pembicaraan masyarakat Lampung dari berbagai kalangan. Kabar tentang peluncurannya yang sudah penulis dengar sebelumnya sempat memunculkan harapan agar operasional dan pengelolaan moda transportasi umum plat merah ini lebih baik daripada armada bis serupa di tingkat kota yang dikelola oleh swasta dan masih beroperasi sampai saat ini dengan seadanya. Kenapa penulis menilai seadanya? Karena belum bisa memenuhi espektasi dari masyarakat kota Bandar Lampung akan angkutan umum yang dapat diandalkan, tepat waktu, mudah diakses melalui halte, ramah bagi semua orang dari beragam umur dan kemampuan fisik (difabel), terintegrasi dengan moda transportasi yang lain, dan dengan rute yang terencana baik sehingga dapat menghubungkan seluruh masyarakat ke pusat-pusat kegiatan kota serta dilengkapi dengan informasi jadwal waktu dan rute yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua orang bahkan bagi turis dan orang yang baru datang ke Lampung untuk pertama kalinya. Sesuai dengan misi pariwisata yang selalu digembar-gemborkan. Namun harapan penulis terus terang semakin memudar seiring dengan pengoperasian bis Trans Lampung sampai dengan sekarang. Walaupun hati kecil penulis tetap berharap mudah-mudahan pesimistis ini salah dan bis Trans Lampung ini tidak menjadi proyek penghambur-hamburan uang rakyat selanjutnya yang kemudian mangkrak dan tidak ada kejelasan apalagi manfaatnya.

Tapi ya sudahlah, sambil terus berharap sebenarnya yang ingin penulis sampaikan pada tulisan kali ini adalah betapa pentingnya peranan moda transportasi umum yang massal sebagai salah satu faktor kunci dalam pengembangan kota yang berkelanjutan di era modern saat ini. Apalagi dalam konteks wacana pengembangan Bandar Lampung Metropolitan yang juga sudah mulai dimunculkan Pemerintah Provinsi Bandar Lampung. Walaupun memang parameter urgensi pengembangan Bandar Lampung Metropolitan ini belum jelas benar, mudah-mudahan bukan sekedar wujud arogansi dan ambisi kekuasaan para elit politik, wacana ini perlu kita sikapi dengan kritis dan kontekstual. Seperti yang tercantum dalam “Zero Draft of the New Urban Agenda (NUA)” dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa pengembangan kawasan kota metropolitan yang terdiri beberapa kota seperti yang sekarang diwacanakan dengan menggabungkan kota Bandar Lampung dengan kota-kota lain di sekelilingnya, harus dapat mensinergikan dan menginteraksikan kota-kota tersebut. Disini kalau kita menelaah kata “sinergi” dan “interaksi” berarti pendekatannya adalah hubungan timbal balik yang mana setiap kota mempunyai posisi tawar dan tingkatan yang sama sebagai mitra kerja. Bukan lagi pendekatan kota pusat dan kota pendukung atau penyangga.

Sayangnya, sepertinya justru konsep itulah yang menjadi dasar pembangunan Bandar Lampung menjadi kota metropolitan yang digagas tim Percepatan Pembangunan Program Strategis (P3S). Seperti yang dilansir oleh Republika.co.id tertanggal 13 April 2016 yang lalu, Ahmad Chrisna Putra, anggota P3S, menuturkan bahwa kehadiran kota metropolitan di Lampung dapat mengokohkan pembangungan dan pertumbuhan ekonomi daerah penyangga. Chrisna menyebutkan kabupaten/kota yang berfungsi sebagai penyangga Kota Bandar Lampung, yakni Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur. Kota dan kabupaten tersebut berada di sekitar Kota Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung. Konsep “Kota Metropolitan” berarti kita akan memposisikan sebuah kota yaitu Bandar Lampung sebagai pusat dari pengembangan kota metropolitan tersebut tentunya dengan porsi pengembangan yang akan lebih besar ketimbang pendukungnya. Padahal sebenarnya inilah yang sudah terjadi selama ini. Konsep kota metropolitan dengan pola monosentris yang berpusat pada Kota Bandar Lampung dikhawatirkan hanya memperparah suburbanisasi dan urban sprawl yang pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan ekologis perkotaan. Dengan dalih kepadatan penduduk, yang sebenarnya tidak merata, maka dapat diperkirakan pengembangan kota metropolitan dengan gaya monosentris ini hanya akan “memperbesar” wilayah urban dari daerah pusatnya tadi, alih-alih mengembangkan daerah penyangganya tadi. Fenomena inilah yang menjadi problematika dalam proses pengembangan JABODETABEK (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi). Apalagi dengan kondisi kota/kabupaten di sekeliling Bandar Lampung yang secara geografis masih tergolong dekat, maka fenomena urban commuter yaitu orang-orang yang tinggal di Bandar Lampung dan kerja di kota/kabupaten lain tersebut pun tetap menjadi isu pelik yang tidak terpecahkan dan membuat daerah-daerah “penyangga” tersebut seakan hanya sekedar tereksploitasi untuk kepentingan daerah “pusat”.

Konsep kota metropolitan sesungguhnya adalah ejawantah dari aglomerasi perkotaan yang berarti penyatuan beberapa kota atau daerah secara fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Lagi, kata kuncinya disini adalah penyatuan, bukan pembesaran. Aglomerasi bukanlah pemekaran, tetapi pendekatan. Kota-kota yang disatukan harusnya mempunyai tingkat kesiapan yang sama dan potensi unik masing-masing yang saling melengkapi, berinteraksi, dan kemudian bersinergi. Pola pengembangan polisentris menjadi suatu pendekatan yang seharusnya dipilih, seperti yang dilakukan di Belanda dengan pengembangan kawasan Randstad (“City on the Edge”) yang terdiri dari banyak kota seperti Utrecht, Dordrecht, Hilversum, Amsterdam, Haarlem, Leiden, The Hague, dan Rotterdam. Kota-kota tersebut memiliki peranan dan posisi masing-masing seperti misalnya Haarlem dan Leiden yang terkenal akan industri tekstilnya, Rotterdam yang mempunyai pelabuhan terbesar di dunia, The Hague sebagai kawasan pemerintahan pusat, dan Amsterdam yang merupakan pusat ekonomi dan kebudayaan. Peranan kota-kota tersebut mempunyai tingkat kepentingan yang sama dan muncul dari potensi lokalnya, bukan sesuatu yang baru yang direncanakan oleh “pusat”. Kunci keberhasilan Randstad yang lain adalah keberadaan daerah hub atau penghubung berupa kawasan hijau yang secara geografis berada di antara kota-kota tersebut. Kawasan hijau ini yang dengan tegas dilindungi sehingga dapat membendung tingkat sprawl dari masing-masing kota sekaligus menjadi lokasi pengembangan sarana dan prasarana transportasi regional sehingga dapat berfungsi sebagai penghubung secara ekonomis dan ekologis. Randstad bukanlah sebuah metropolitan dalam bentuk mega-city, tapi merupakan jaringan dari beberapa medium city yang mempertahankan kesatuan regional yang koheren.

Maka berangkat dari pemahaman akan konsep polisentris pada contoh kasus Randstad di atas, penulis mengusulkan pendekatan yang serupa untuk dapat diterapkan pada pengembangan “wilayah metropolitan” di Bandar Lampung, bukan lagi kota metropolitan. Tentunya dengan melalui proses adaptasi sesuai dengan karakter fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan alam setempat. Dan ini harus ditetapkan secara riil dan detil. Bukan lagi dengan penyebutan Daerah A sebagai Kota Pendidikan, Daerah B sebagai Kota Perdagangan, dan Daerah C sebagai Kota Pariwisata, melainkan Kota Pendidikan yang seperti apa, Kota Perdagangan yang menjual apa, dan Kota Pariwisata yang terkenal akan apanya. Juga pembentukan dikotomi daerah “pusat” dan “penyangga” harus sejak awal dihilangkan, sehingga Kota Bandar Lampung memiliki posisi start yang sama dengan Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, dan bahkan dengan Kota Metro. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sudah sama? Apakah infrastruktur kota atau daerah di tiap-tiap wilayah tersebut sudah berkembang dengan merata? Bagaimana dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan potensi investasinya? Apakah kondisi sosial dan budaya masyarakatnya sudah sama-sama kondusif? Dan sebagainya. Jikalau belum, maka fokus pengembangan seharusnya justru dilakukan di daerah-daerah lain tersebut, bukan di Bandar Lampung. Namun kekhawatiran penulis malah apabila ternyata Bandar Lampung sendiri sebenarnya belumlah siap untuk mengikuti proses aglomerasi tersebut. Kita lihat saja pada kenyataannya masih banyak isu dan masalah perkotaan yang belum terpecahkan, mulai dari kemacetan yang paling terlihat.

Sehingga seharusnya Bandar Lampung sendiri harus segera berbenah. Bukan menyiapkan diri untuk menjadi pusat, namun harusnya malah menjadi “hub” tadi. Menjadi daerah penghubung. Kalau pada contoh kasus di Randstadt tadi, kawasan hijau menjadi daerah penghubung sehingga justru pengelolaan dan perlindungan kawasan tersebut menjadi lebih ketat. Begitu juga dengan Bandar Lampung, pengelolaannya harus lebih ketat, efektif, dan efisien karena pola pengembangan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan saat ini mengutamakan pengembangan ruang yang compact, mixed-use, dan diversitas dalam tata guna lahannya. Sebagai daerah penghubung, salah satu kuncinya adalah keberhasilan dalam menata dan mengelola moda transportasinya. Disini penulis kembali pada bahasan di awal tulisan ini. Bis Trans Lampung ini misalnya dapat berperan penting dalam menghubungkan dan “mendekatkan” paling tidak dua bagian dari wilayah metropolitan ini yaitu Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Apalagi dengan rutenya yang menghubungkan dengan bandara, maka tidak hanya penghubung dalam wilayah metropolitan tadi namun juga dalam skala regional, nasional, bahkan internasional. Namun bagaimana bisa peranan ini dapat terlaksana dengan baik apabila kondisi lalu-lintas di Kota Bandar Lampung tidak dapat diprediksi. Maaf keliru, dapat diprediksikan macet, namun kita tidak bisa menentukan dan menjamin waktu tempuh dan jadwal perjalanan yang efektif untuk bis Trans Lampung tadi. Sudah pasti ketidakpastian waktu ini menjadi kendala yang utama dalam operasionalnya.

Pembenahan kinerja transportasi perkotaan di Bandar Lampung tentunya tidak bisa melulu dilihat sebagai kekurangan dari sarana dan prasarana perhubungannya saja, misal jalan raya, fly-over, dan sebagainya. Akan tetapi justru harus dimulai dari re-sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang ada. Apabila diklaim sudah sesuai dan diterapkan dengan tegas, tentunya ada yang salah dengan RTRW ini. Penataan ruang yang baik seharusnya dapat menyelaraskan struktur kotanya yang terdiri dari pusat-pusat kegiatan masyarakat dan jaringan jalan-jalannya sebagai penghubung. Kita lihat saja yang paling mudah terdeteksi ketika kita mengunjungi kota-kota yang terbangun dengan baik pastilah keberhasilannya dalam menata dan mengelola moda pergerakan kotanya. Bukan dengan melihat dan menghitung seberapa banyak bangunan highrise­-nya. Konsep advanced transit oriented development merupakan pendekatan yang wajib dianut jika ingin membenahi masalah transportasi perkotaan. Jakarta saja misalnya saat ini bekerja dengan keras dalam membangun suatu sistem transportasi publik yang baik. Dan sebentar lagi akan menuai hasilnya yang positif. Walaupun tentunya apabila prosesnya dimulai sejak lebih awal, bukan tidak mungkin kita tidak akan terlalu silau dengan sarana dan prasarana yang ada di Singapura, Kuala Lumpur, atau bahkan Bangkok, karena Jakarta punya potensi yang lebih besar.

Kembali ke Bandar Lampung, keunggulan infrastruktur kota Bandar Lampung yang jauh lebih tinggi dari kota dan daerah lain yang direncanakan akan menjadi bagian dari wilayah metropolitan ini seharusnya dapat ditransformasikan menjadi potensi unggulan yang membentuk peranan dan posisi Bandar Lampung. Menjadi daerah penghubung atau “hub” tadi menurut penulis merupakan opsi yang paling bijak sekaligus efektif dan efisien. Peningkatan kapasitas (up-grading) infrastruktur dan perbaikan pada pengelolaan struktur kota Bandar Lampung sebagai daerah penghubung akan jauh lebih mudah dan realistis ketimbang keinginan membangun mega-infrastruktur yang harus melayani seluruh wilayah metropolitan tersebut. Disamping akan memicu suburbanisasi dari kota Bandar Lampung, ketimpangan pembangunan akan terus terjadi pada daerah-daerah di sekitarnya. Dan pengrusakan lingkungan alam tanpa sadar pun akan terus berlangsung. Jika kita analogikan dengan tubuh manusia, kota-kota tadi diibaratkan sebagai bagian-bagian tubuh. Semua bagian dari tubuh manusia mempunyai peranan yang berbeda-beda namun sama penting. Kota Bandar Lampung sebagai daerah penghubung dapat dianalogikan sebagai jantung yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Tanpa jantung yang berfungsi dengan baik, tentunya tubuh manusia tidak dapat dikategorikan sehat. Namun jantung yang baik juga harus dilengkapi dengan bagian kepala (otak), tangan dan kaki, serta organ bagian dalam tubuh lain yang baik. Tanpa keberadaan Kota Bandar Lampung tentunya pengembangan wilayah metropolitan akan menjadi mustahil, tapi bukan berarti pengembangannya terpusat hanya di Bandar Lampung saja. Pengembangan kota dan daerah lain pun secara paralel perlu ditingkatkan porsinya secara signifikan sehingga secara keseluruhan wilayah metropolitan ini dapat berkembang dengan lebih cepat, terpadu, dan berkelanjutan.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s