Sempadan dalam Kesempitan

 

Tulisan ini telah dimuat dalam Harian Umum LAMPUNG POST edisi Rabu, 23 Maret 2016.

 

Musibah banjir bandang yang melanda beberapa daerah di Kota Bandar Lampung beberapa hari ini sungguh sangat memprihatinkan. Bahkan kabarnya banjir kali ini adalah yang terbesar dalam 20 tahun. Sayangnya menjadi yang terbesar bukanlah menjadi prestasi melainkan pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Terlepas dari opini yang menyatakan bahwa banjir kali ini adalah banjir kiriman dari daerah lain, faktanya daerah-daerah yang terkena musibah tersebut pada umumnya adalah daerah yang berada di sekitar sempadan sungai yang notabene dilindungi.

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sungai terdiri dari palung sungai dan sempadan sungai. Lalu dijelaskan pula bahwa sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Daerah sempadan sungai pada area perkotaan ditetapkan sesuai dengan kedalaman sungai sehingga bervariasi mulai dari yang terkecil yaitu dengan jarak 10 meter dari tepi kanan dan kiri palung sungai. Pada peraturan yang sama telah dengan jelas pula ditetapkan mengenai perlindungan sempadan sungai yang dilakukan dengan pembatasan pemanfaatan sempadan sungai. Adanya banjir bandang pada daerah di sekitar sempadan sungai sudah barang tentu menunjukkan adanya kegagalan fungsi sempadan sungai-sungai di Kota Bandar Lampung.

 

Pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2030 disebutkan bahwa sungai-sungai yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung meliputi sungai Way Kuala, Way Kuripan, Way Awi, Way Penengahan, Way Simpur, Way Galih, Way Kupang, Way Lunik, Way Kunyit, Way Kedamaian, Way Kemiling, Way Halim, Way Langkapura, Way Sukamaju, Way Keteguhan, Way Simpang Kanan, Way Simpang Kiri, dan Way Betung. Pada dokumen RTRW yang sama disebutkan pula mengenai pengembangan sistem pengendalian banjir yang terdiri dari beberapa tindakan yang salah satunya adalah penetapan Garis Sempadan Sungai (GSS) sebagai kawasan lindung dan revitalisasi GSS. Hanya saja sekali lagi terjadinya bencana banjir ini memperlihatkan bahwa kondisi di lapangan belumlah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam RTRW.

 

Kenyataannya, penetapan sempadan sungai di Kota Bandar Lampung sebagai kawasan lindung dapat dianggap telah dilaksanakan dengan baik jika dan hanya jika pendirian rumah-rumah tinggal baik permanen maupun semi permanen di sepanjang sebagian besar area yang termasuk sempadan sungai dan rata-rata membelakangi serta menutupi akses visual maupun akses langsung ke badan sungai dianggap sebagai suatu upaya “perlindungan”. Pelaksanan revitalisasi sempadan sungai pun dapat dianggap sukses jika dan hanya jika pendirian bangunan komersil yang sampai dengan sengaja memodifikasi daerah aliran sungai demi keuntungan dalam mendapatkan area terbangun pun kemudian dinilai sebagai suatu upaya yang mulia dalam “merevitalisasi” sempadan sungai. Belum lagi jika kita sama-sama memaklumi bahwa sampah-sampah rumah tangga yang menghiasi sungai-sungai tersebut dianggap sebagai upaya masyarakat dalam “menjaga” ekosistem sungai. Tentu saja apa yang penulis sampaikan di atas adalah deskripsi sarkatis tentang bagaimana kondisi sebenarnya sebagian sempadan sungai di Kota Bandar Lampung. Dari sinilah kemudian muncul judul tulisan ini yaitu sempadan dalam kesempitan. Kesempitan yang diciptakan dari pola pembangunan kota yang menyepelekan RTRW dan prinsip-prinsip lingkungan berkelanjutan.

 

Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi bencana ini. Ada dua proses yang selalu menjadi landasan dalam penanggulangan bencana yaitu mitigasi dan adaptasi. Proses mitigasi adalah bagaimana upaya untuk mengurangi resiko bencana melalui pembangunan fisik atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi resiko bencana. Sedangkan proses adaptasi adalah bagaimana upaya untuk menyesuaikan diri dan lingkungan terhadap perubahan yang ditimbulkan akibat bencana tersebut. Berkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di Kota Bandar Lampung ini, penulis ingin mengeksplorasi solusi-solusi yang didapat dari pengalaman-pengalaman penulis berinteraksi dengan isu-isu lingkungan hidup di Kota Kitakyushu yang dikenal sebagai salah satu Eco-Model City yang terbaik di Jepang.

 

Kota Kitakyushu melakukan proses mitigasi dan adaptasi dengan baik untuk mengatasi permasalahan lingkungan pada sungai Murasaki, salah satu sungai terbesarnya yang membelah pusat kotanya yang bernama Kokura. Pada tahun 1953, sungai Murasaki ini mengalami bencana banjir bandang besar yang menelan korban jiwa sebanyak 183 orang dan ribuan rumah yang rusak. Penyebabnya adalah penyempitan dan pendangkalan sungai di daerah hilir yang diakibatkan oleh pencemaran dan juga permukiman ilegal yang muncul di sepanjang sungai. Mirip dengan kondisi di Bandar Lampung saat ini. Yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kitakyushu antara lain merelokasi penduduk yang tinggal di sempadan sungai ke rumah susun sederhana yang disediakan oleh pemerintah. Ini mirip apa yang sekarang sedang dikerjakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ahok. Kemudian pada area sempadan yang telah dibebaskan, pemerintah melakukan berbagai macam cara untuk memperbaiki ekosistem sungai sekaligus menjadikan kondisi fisik sungai alami dan cantik kembali. Juga penciptaan area-area hijau berupa taman-taman yang berfungsi sebagai daerah resapan utama di sepanjang sempadan sungai Murasaki. Area sempadan ini pun dilengkapi dengan rekayasa perbedaan kontur permukaan tanah untuk mengantisipasi luapan banjir. Area ini pun menjadi mudah diakses dan menjadi ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh warga kota. Tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Dan yang terakhir pada level skala yang lebih luas, pemerintah Kota Kitakyushu juga melakukan upaya-upaya pendidikan lingkungan kepada anak-anak, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan lokakarya-lokakarya yang berhubungan dengan konservasi lingkungan, serta menjalin pertukaran pengetahuan dan kerjasama di bidang lingkungan hidup dengan kota-kota lain di level nasional maupun internasional. Salah satunya dengan Kota Surabaya yang diprakarsai oleh Tri Rismaharini, Walikota Surabaya.

 

Dari paragraf di atas dapat kita ketahui bahwa sebenarnya pemerintah-pemerintah daerah lain di Indonesia sudah mulai melakukan langkah-langkah yang nyata dan sungguh-sungguh dalam menghadapi permasalahan lingkungan alam yang ditimbulkan oleh proses pembangunan kota. Saat ini sudah bukan zamannya lagi apabila kita menunggu datangnya bencana baru kemudian melakukan sesuatu. Apalagi kemudian sibuk mencari-cari alasan penyebabnya. Sekarang saatnya membangun dengan melihat jauh ke depan. Bencana alam bisa terjadi kapan saja selama pola pembangunan kota-kota di Indonesia masih jauh dari pendekatan ekologis dan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu tantangannya saat ini adalah kebutuhan akan terobosan dan solusi yang progresif dari pemerintah kota untuk menciptakan model pembangunan kota yang berkelanjutan. Nah, apakah Pemerintah Kota Bandar Lampung siap menerima tantangan ini?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s