Pemimpin Muda Pembangunan Lampung yang Berkelanjutan

Tulisan ini telah dimuat dalam Harian Umum LAMPUNG POST edisi Selasa, 19 Agustus 2014.

 

Tahun ini tepat setengah abad umur Provinsi Lampung kita yang tercinta. Bertambah istimewa karena pada tahun ini pula kita memiliki seorang pemimpin baru, yaitu sosok M. Ridho Ficardo. Seorang Gubernur yang saat ini tercatat sebagai gubernur yang termuda di Indonesia. Penulis berharap banyak dari semangat seorang pemimpin yang muda karena kata “muda” sangat dekat dengan inovasi dan pembaharuan. Inilah kiranya yang dibutuhkan oleh Provinsi Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai.

Kita tentu masih sangat mengagumi pemimpin besar bangsa kita, bangsa Indonesia, yaitu Ir. Soekarno. Beliau sejak awal masa mudanya mengabdikan semangatnya yang menggelora untuk memerdekakan Indonesia dan akhirnya bersama kaum muda yang lain berhasil mewujudkan itu. Dari Amerika Serikat, ada Barack Obama yang sempat membawa semangat perubahan yang luar biasa dalam pemerintahan negara Adidaya itu. Kembali dari dalam negeri, kita juga baru saja melaksanakan Pemilihan Presiden yang menghasilkan seorang pemimpin baru yaitu Joko Widodo yang mempunyai rekam jejak yang juga sarat perubahan. Kita patut optimis dalam era kepemimpinan beliau mendatang bakal ada banyak inovasi yang positif karena saat ini di daerah bermunculan pula pemimpin-pemimpin muda yang inspiratif.

Mulai dari sosok seorang Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, yang sangat mencintai lingkungan dan masyarakat kotanya. Kemudian ada Prof. M. Nurdin Abdullah di Bantaeng, Sulawesi yang melejitkan daerah yang dipimpinnya dari daerah yang tertinggal menjadi salah satu daerah percontohan di Indonesia bagian timur. Tidak ketinggalan pula seorang Ridwan Kamil, arsitek profesional yang berhasil mentransformasikan ide-ide kreatifnya dalam menata ulang kota Bandung. Lalu bagaimana dengan Provinsi Lampung ini?

Saat ini beberapa daerah di Lampung pun memiliki pemimpin-pemimpin muda. Mulai dari Bupati Pesawaran Aries Sandi, Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Wakil Bupati Lampung Tengah Mustafa, dan Wakil Bupati Pringsewu Handitya Narapati. Tentunya dari barisan pemimpin muda ini sangat diharapkan terobosan-terobosan dalam pemerintahan pada umumnya dan dalam pembangunan wilayah serta penataan lingkungan pada khususnya. Tapi sejauh ini nampaknya sang gubernur baru perlu memberikan contoh yang nyata agar perubahan yang dilakukan bisa lebih cepat, tepat, dan bermanfaat untuk masyarakat.

Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir tengah giat membangun untuk mengejar ketinggalannya dari segi infrastruktur dibanding dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa bahkan di Pulau Sumatera sendiri. Seringkali kita sebagai masyarakat mendengar, membaca, dan menyaksikan sendiri pelbagai pembangunan infrastruktur di masing-masing wilayah kota dan kabupaten di Lampung namun jika kita kaji secara seksama belum banyak hasil pembangunan yang memenuhi kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam era pembangunan yang berkelanjutan seperti sekarang ini, sudah saatnya kita tidak lagi sekedar merencanakan pembangunan yang fantastis, mahal dan hanya mengharapkan efek instan semata. Cukup sudah cerita-cerita tentang pembangunan “megaproject-megaproject” yang menghabiskan dana APBN dan APBD serta direncanakan akan diselesaikan dalam waktu berpuluh-puluh tahun namun kemudian hanya berakhir dengan tragis dikala perubahan pucuk kepemimpinan. Namun sebaiknya pembangunan harus dijiwai dengan perencanaan yang bersifat bottom-up dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dalam keseharian dan tidak hanya akan dirasakan oleh kita namun juga anak cucu kita di masa yang akan datang.

Pembangunan yang berkelanjutan saat ini sudah berkembang sedemikian rupa sehingga melebihi hanya sekedar dalam aspek kepedulian terhadap lingkungan hidup semata. Namun juga sudah mencakup pembangunan dan dampaknya dalam aspek ekonomi dan sosial budaya. Oleh karena itu yang diperlukan adalah suatu pembangunan bertahap dan jangka panjang dengan masterplan yang jelas dan transparan, yang siap untuk berkembang dan dikembangkan oleh pemimpin-pemimpin daerah yang selanjutnya sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini yang dimaksud dengan berkelanjutan juga tidak hanya sekedar agar terus menerus ada di masa yang akan datang, akan tetapi sangat perlu untuk dapat bersiap sedini mungkin, berencana untuk kemungkinan-kemungkinan yang belum pasti, bertahan, beradaptasi, mengakomodir dan memulihkan diri dari dampak bencana atau perubahan alam yang terjadi dengan efektif dan efisien. Prinsip-prinsip di ataslah yang harus mulai diperhatikan dalam tiap aspek pembangunan suatu wilayah khususnya di Provinsi Lampung ke depannya.

Ada tiga faktor kunci yang seharusnya menjadi inti dari konsep keberlanjutan yang baru untuk pembangunan suatu wilayah yaitu kelembagaan, pelaku, dan infrastruktur. Kelembagaan disini dapat dalam bentuk suatu regulasi ataupun institusi. Inilah yang seharusnya menjadi prioritas untuk dibenahi. Pembenahan disini bukan berarti penghapusan atau pemberhentian yang lama dan diganti dengan yang baru. Ini yang selalu terjadi berulang-ulang dan menghabiskan energi. Akan tetapi lebih diutamakan untuk pengoptimalan, penjabaran, dan pelaksanaan apa yang sudah ada. Seperti misalnya pada penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) baik dalam tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota yang walaupun kemudian disyahkan menjadi Peraturan Daerah  (PERDA) namun hampir menjadi seperti formalitas saja yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Sementara penjabaran dalam perencanaan yang lebih teknis dan detil di lapangan sangat minim sekali sehingga sering kali tumpul dalam penerapannya. Regulasi yang menjadi kerangka dalam pembangunan itu sudah seharusnya bukan lagi produk suatu proyek yang rentan politisasi maupun korupsi melainkan output suatu proses pendidikan.

Dimulai dari proses penyusunannya secara ilmiah yang melibatkan tidak hanya ahli dari tim konsultan tapi juga dari akademisi bersama komunitas-komunitas masyarakat melalui suatu metode riset dan workshop. Jangan sampai terjadi lagi misalnya penyusunan PERDA Arsitektur Lampung yang tanpa melalui kajian yang mendalam dan menyeluruh namun “tiba-tiba” disyahkan. Hal ini menjadi kontroversial karena bahkan sampai saat ini para akademisi di bidang arsitektur pun belumlah ada yang melakukan riset yang terkini dan mencapai suatu pemahaman menyeluruh mengenai apa dan bagaimana sebenarnya Arsitektur Lampung itu.

Proses kajian dengan riset inilah yang harus benar-benar dilakukan bukan sekedar formalitas. Dan harus sejak tahap awal bukan ketika tahap akhir menjelang disyahkan terutama untuk peraturan yang sifatnya teknis. Kemudian tidak berhenti sampai disitu. Yang jauh lebih penting dari sekedar PERDA yang mana sering kali diabaikan adalah penyusunan rencana-rencana detil/rinci dan pedoman-pedoman teknis pelaksanaan yang harus benar-benar dapat dilaksanakan di lapangan dan konsisten dalam penerapannya. Misalnya RTRW tadi seharusnya dijabarkan dengan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang baik. Baik disini tentu maksudnya adalah yang berkualitas dan tidak sekedar copy-paste. Harus sesuai dengan nilai. karakter, dan potensi lokal. RDTR yang baik ini pun harus dikelola dan dikawal penerapannya baik oleh lembaga formal maupun non formal yang melibatkan profesional, akademisi dan masyarakat. Mekanisme inilah yang harus diperjelas dan dipertegas karena tahapan yang paling penting dari suatu perencanaan adalah justru pada pelaksanaan rencana tersebut. Sebagai contoh kita bisa melakukan hal yang sama dengan Jakarta yaitu membentuk TPAK (Tim Penasehat Arsitektur Kota) yang merupakan Tim Pakar dibidang Teknis Arsitektur dan Perkotaan dan mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur, terhadap perencanaan bangunan besar (luas lantai 1.500 M2 atau lebih) atau bangunan dengan bentuk arsitektur khusus, yang diajukan oleh konsultan perencana/ arsitek dalam rangka permohonan IMB. TPAK beranggotakan para ahli yang mewakili institusi perguruan tinggi, asosiasi profesi dan instansi pemerintah daerah yang terkait dengan bidang pembangunan bangunan.

Faktor kunci berikutnya adalah pelaku. Yang dimaksud dengan pelaku disini bisa berarti pemerintah, atau masyarakat, dan stakeholder lainnya. Dari sisi pemerintah, kebijakan-kebijakan yang diambil, baik yang bersinggungan langsung maupun tidak, haruslah mendukung konsep pembangunan berkelanjutan itu. Ini hanya bisa dilakukan apabila gubernur dapat menempatkan “orang-orang”nya dengan tepat dan sesuai dengan keahliannya masing-masing seperti halnya kabinet profesional yang sedang disusun oleh Joko Widodo, yang baru saja ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden Terpilih Republik Indonesia 2014-2019. Dengan begitu koordinasi antar bidang pun menjadi lebih jelas dan produktif.

Koordinasi yang baik dalam internal pemerintahan menjadi penting karena konsep pembangunan berkelanjutan seharusnya merupakan suatu konsep yang lintas bidang. Seperti misalnya yang diterapkan oleh pemerintah Singapura dengan membuat suatu kerjasama dan koordinasi yang baik antara Departemen Pariwisata, Departemen Ekonomi, dan Badan Perencanaan Kota dalam membuat dan mengimplementasikan konsep pengembangan kawasan Orchard Road. Begitu pula seperti yang dilakukan pemerintah kota Kitakyushu dalam mengembangkan konsep Eco-Town yang melibatkan Badan Lingkungan Hidup, universitas-universitas, lembaga-lembaga riset, dan perusahaan-perusahaan swasta untuk bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan mulai dari pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat sampai dengan pengelolaan sampah terpadu.

Di lain pihak, dari sisi masyarakat, haruslah disadari bahwa penerapan konsep “Kota Hijau”, sebagai salah satu contoh implementasi pembangunan berkelanjutan pada tataran kota misalnya, tidak bisa sepenuhnya bergantung pada peningkatan kuantitas luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tapi harus didukung oleh perubahan menuju perilaku dan kebiasaan masyarakat yang mencerminkan keramahan terhadap lingkungan. Mulai dari inisiatif sederhana seperti penanggulangan sampah, hingga program sosialisasi, edukasi dan diskusi yang meningkatkan wawasan serta kesadaran untuk menjaga lingkungan. Komunitas masyarakat, dari strata terkecil yaitu keluarga, RT, RW dan desa juga harus dilibatkan. Semua unsur masyarakat ini harus bergerak menerapkan gaya hidup hijau dan ramah lingkungan.

Dan yang terakhir adalah infrastruktur. Di era modern ini, kata kunci dari pendekatan terhadap suatu perencanaan infrastruktur yang efektif dan efisien adalah multi-functionality atau kemulti-fungsian. Dengan begitu suatu hasil perencanaan tersebut bisa lebih dapat berdaya-guna, diterima dengan baik, dan berkelanjutan secara mandiri. Kembali dengan contoh RTH, fungsi estetika dan ekologi yang ada padanya secara mendasar, harus pula dilengkapi dengan fungsi sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah taman tidak hanya harus indah dan asri, serta penuh dengan vegetasi yang memenuhi suatu kelengkapan ekosistem, tapi juga harus dapat dikunjungi dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan nyaman untuk berbagai kegiatan publik, missal olahraga, pertunjukan seni, dan sebagainya, serta berperan dalam skala tertentu dalam meningkatkan nilai ekonomi lingkungan sekitarnya. Misalnya muncul warung-warung makan, area parkir berbayar, toko-toko cinderamata, dan berbagai fungsi komersial lainnya. Dengan begitu sudah pasti RTH tersebut akan lestari dan bermanfaat secara optimal.

Untuk pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang saat ini sangat diperlukan adalah strategi-strategi berikut ini. Yang pertama perubahan pola pengelolaan listrik, air, dan sampah dari yang pada umumnya sekarang adalah secara terpusat dalam skala yang besar, menjadi dengan sistem pembagian dalam lingkungan-lingkungan yang berskala kecil. Strategi yang kedua yaitu penerapan sistem pengelolaan sampah yang terpadu sehingga dapat menghasilkan produk daur ulang yang baik dan bahkan energi alternatif. Ini erat juga kaitannya dengan strategi yang ketiga yaitu pengenalan dan penggunaan energi yang dapat diperbarui seperti energi surya, angin, panas bumi, dan sebagainya sebagai pengganti energi yang berbahan dasar fosil.

Kemudian strategi yang keempat adalah peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan ekosistem lainnya sebagai sarana untuk mengurangi gas karbondioksida yang ada di udara. Ruang terbuka hijau ini juga sebaiknya memiliki manfaat lain, misalnya untuk urban farming (kebun kota) sebagai bagian dari strategi yang kelima yaitu menciptakan pasar-pasar tradisional yang dekat dengan tempat tinggal kita sehingga mengurangi energi yang terbuang akibat dari bertransportasi.

Berkaitan pula dengan strategi selanjutnya yang berupa penataan kota yang compact dan walkable, dalam artian segala fasilitas mudah dijangkau dengan berjalan kaki. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi energi yang digunakan ketika naik kendaraan bermotor sekaligus juga mengurangi emisi gas karbondioksida yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah penerapan sistem transportasi umum yang baik, tidak berpihak lagi kepada produsen kendaraan bermotor, akan tetapi pada hakikat masyarakat sebagai manusia yang “tunduk” pada lingkungan alami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s